Jokowi Bisa Dimakzulkan Jika Sewenang-wenang Bubarkan Ormas

Sumbernews99.blogspot.com - Berita Hot Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tidak setuju dengan usulan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, terkait pembubaran organisai massa, atau ormas melalui Keputusan Presiden, atau Keppres.

Menurut Yusril, usulan itu menyimpang jauh dari norma hukum positif yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, usai bertemu pimpinan redaksi media, lanjut Yusril, Joko Widodo mengatakan, akan menggebuk ormas yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Membubarkan ormas dengan cara ‘menggebuk’, jika hal itu diartikan sebagai tindakan di luar hukum positif yang berlaku, akan membawa implikasi politik yang luas," kata Yusril dalam keterangan persnya, Jumat 19 Mei 2017.

Baca Juga : vanda88.edublogs.org
Situsonline99.yolasite.com
Situsjudi.logdown.com
pusatonline88.blogspot.com
ltu99.com6dewa Agen Judi Sakong BandarQ Domino99 Capsa Susun Bandar Poker Indonesia

Implikasi itu, mengingat sumpah jabatan Presiden mengatakan, akan berlaku adil. Selain itu, dalam sumpah seorang Presiden itu adalah memegang teguh UUD 1945, undang-undang, dan segala peraturannya dengan selurus-lurusnya.

"Pelanggaran sengaja atas sumpah jabatan, bisa membuka peluang bagi pemakzulan," kata Yusril.
Maka, jika pembubaran ormas melalui Keppres, berarti tidak menunggu putusan pengadilan. Padahal, sesuai aturan di UU Nomor 17 Tahun 2013 itu, tidak bisa ormas dibubarkan tanpa persetujuan pengadilan.

Yusril menjelaskan, dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD 1945, tidak ada tindakan penyelenggara negara yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas.
"Karena itu, kita wajib mencegah dibukakannya pintu bagi Presiden untuk bertindak sewenang-wenang di luar hukum. Kecuali, ada situasi sangat genting yang memaksa presiden untuk mengambil langkah revolusioner dalam keadaan yang tidak normal untuk menyelamatkan bangsa dan negara," katanya.

Saat ini, pemerintah dalam posisi membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena diduga bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Namun, berdasarkan UU Ormas, tindakan pemerintah itu tidak bisa serta-merta berlaku, karena harus ada proses di pengadilan. (asp)

berita news, berita top, berita pagi, berita update, berita aktual, berita indonesia, 

Sumber : Viva.co.id