6 Fokus Pendidikan yang Harus Terselesaikan di Papua

https://pusatjudionline99.blogspot.com/
Berita Indonesia Terpercaya - Berita Hot - Sebagai modal dasar pembangunan, permasalahan di sektor pendidikan haruslah diatasi secara tepat. Ini jugalah yang menjadi pemikiran Komisi X DPR RI dalam Kunjungan Kerja (Kunker) pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 ke Papua.
Dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah, setidaknya ada enam substansi di sektor pendidikan dasar menengah yang menjadi fokus perhatian. Pertama, terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat.

Kedua, berbagai permasalahan yang dihadapi serta memberikan saran dan masukan bagi perbaikan kualitas dasar dan menengah di Papua. Ketiga, terkait permasalahan guru dan tenaga kependidikan di Papua.

Keempat, permasalahan terkait perkembangan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K13). Kelima, permasalahan terkait ujian nasional (UN) khususnya implementasi UNI dan UN Berbasis Komputer (UNBK) selama tiga tahun di Papua.

Serta keenam, permasalahan terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Daerah (BOSDA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Papua.

Pada kunker yang dilaksanakan pada 29 Juli sampai 2 Agustus 2017, Komisi X juga akan meminta masukat terkait perbaikan sistem KIP, BOS, dan DAK Pendidikan.


Sementara di sektor pendidikan tinggi, Komisi X DPR akan mendalam sejumlah permasalahan, diantaranya dana BOS bagi PTN atau yang disebut Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

BOPTN merupakan bantuan operasional dari Kemendikbud bagi PTN untuk mendorong peningkatan kualitas PTN. Dilaksanakan sejak 2012, BOPTN sendiri dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa.

Sejak kebijakan BOPTN diberlakukan, tidak akan ada lagi biaya tinggi untuk masuk PTN, terutama bagi mereka calon mahasiswa baru.
Sejumlah permasalahan terkait dana BOPTN juga didalami Komisi X DPR, diantaranya apakah pencairan dana BOPTN tepat waktu di awal semester ataukah ada permasalahan.

Selain itu, mereka juga ingin mengetahui berapa persen dampak BOPTN terhadap biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) yang harus ditanggung mahasiswa di Papua.

Tak hanya BOPTN, permasalahan terkait kebijakan Kemenristekdikti tentang Bidikmisi (Bantuan Pendidikan Miskin Berprestasi), PPA (Peningkatan Prestasi Akademik), Adik (Afirmasi Pendidikan Tinggi) dan beasiswa lainnya.
Pencairan beasiswa tepat waktu juga menjadi perhatian utama dari Komisi X selain tingkat keberhasilan capaian program.


berita aktual, berita indonesia, berita news, Berita olahraga, berita pagi, berita top, berita update
Sumber : TribunNews

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini