Siang Ini Djarot Bahas APBD Tahun 2016 di DPRD DKI

https://pusatjudionline99.blogspot.com/
Berita Indonesia Terpercaya - Berita Hot - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan hadir dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta hari ini, Rabu (19/7/2017). Djarot akan menyampaikan jawaban Gubernur DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Tentang Pertannggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016.

"Nanti siang Rapat Paripurna dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta," kata Djarot kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.

Hari Senin (17/7/2017) kemarin, sembilan fraksi yang duduk di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna Provinsi DKI Jakarta yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Salah satu hal yang menjadi sorotan anggota dewan adalah penyerapan belanja langsung Pemprov DKI Jakarta yang rendah.

Padahal, belanja langsung digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Penyerapan belanja langsung yang rendah menyebabkan belanja daerah menjadi tidak maksimal.

Di sisi lain, penyerapan belanja tidak langsung mencapai 90,17 persen.


Situsjudi.logdown,Agen Remi9,linkedin,Edublog,Bandar Samgong,Situsonline99,BandarPoker,Situsjudi.logdown,linkedin,Remi9 Online,Geschool,Samgong Remi9,Pusatonline,Agen BandarQ,Situsjudi.logdown,Agen Capsa,linkedin,BandarQ,Bandar Domino99,Bandar Remi9

"Ditandai antara lain adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp 7,7 triliun atau 14,31 persen dari total pendapatan," kata anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan.

Selain itu, Manuara menyatakan, Fraksi PDIP mempertanyakan rendahnya serapan anggaran belanja daerah, terutama terkait belanja langsung.

"Apakah ada keterkaitannya dengan pergantian pejabat daerah pada SKPD atau UKPD," katanya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN Neneng Hasanah menyatakan, fraksi mereka menyoroti audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait APBD 2016 yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Hal ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah menunjukkan belum optimal dan tidak sepenuhnya menerapkan asas ketaatan terhadap sistem Akuntansi Keuangan Negara.

"Sehingga, berimplikasi terhadap pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat," kata Neneng.

Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra Seppalga Ahmad mengatakan, Laporan Pertanggungjawaban APBD DKI 2016 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak menggambarkan pos pendapatan daerah dan belanja langsung yang tidak mencapai target.


berita pagi, berita top, berita update, Berita olahraga, berita aktual, berita indonesia, 
Sumber : TribunNews

Komentar

Postingan populer dari blog ini